Aktivis lingkungan Walhi, Musri Nauli mengatakan, berapapun anggaran yang disiapkan pemerintah bukan lah persoalan besar. Namun ada tanggung jawab dalam regulasi untuk mengembalikan fungsi gambut yang selama ini mudah terbakar di musim kemarau.
“Yang terpenting regulasi kebijakannya bagai mana agar lahan gambut ini bisa tetap basah. Di sini dibutuhkan kebijakan pemerintah, menjaga agar gambut bisa tetap basah itu yang terpenting persoalan anggarannya berapapun itu yang penting gambut ini bagai mana bisa tetap basah,” katanya.
Seperti diketahui, dalam paripurna DPRD Provinsi Jambi tentang nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang RAPBD tahun 2016 provinsi Jambi yang berlangsung Kamis (15/10) kemarin, tidak ada alokasi anggaran khusus untuk antisipasi bencana karhutlah dan kabut asap tahun depan.
Padahal untuk provinsi Jambi dalam beberapa tahun terakhir terus terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pejabat Gubernur Jambi mengatakan, meski tak ada anggaran khusus namun, tersedia pada biaya tak terduga sebesar 3,5 M yang bisa dimanfaatkan.
“Kita hanya ada biaya tak terduga,” katanya. (*)
