Dalam PDLH hari ini, saya harus melaporkan perkembangan SHI sebagai amanat organisasi. Sikap ini selain dari amanat organisasi juga didasarkan agar Walhi Jambi berada dalam cita-citanya mewujudkan organisasi rakyat Didalam mandat PNLH Mataram, Walhi telah mengambil sikap sebagai organisasi yang mempersiapkan diri sebagai pemain politik . Sebagai pemain politik, peran yang dilakukan Walhi lebih tegas dalam mempersiapkan cita-cita Walhi . Langkah-langkah yang dilakukan lebih sistematis dan mempunyai alat ukur yang jelas terhadap sikap politik Walhi. Terlepas dari perdebatan tentang Sikap politik Walhi, secara organisasi Walhi telah menetapkan dan mengamanatkan seluruh komponen Walhi untuk bersikap dalam menentukan berpolitik. Sehingga terhadap pengingkaran sikap politik Walhi merupakan sikap pengingkaran secara organisasi. Dengan kata lain, bahwa sikap politik Walhi merupakan sikap organisasi yang merupakan perintah konstitusi Walhi.
Dalam perkembangannya, Walhi Jambi secara tegas mengambil sikap untuk melaksanakan. Bukti kongkrit adalah diadakannya pelatihan kader Desember 2006 dan April 2007. Pelatihan kader diharapkan dapat memperluaskan dukungan publik terhadap kiprah Walhi dalam memperjuangkan politik. Sikap ini juga disampaikan dalam Pembentukan Serikat Hijau Indonesia Juli 2007 yang lalu. Secara politik sikap disampaikan dalam pembentukannya SHI juga dengan mempersiapkan diri dalam pembentukannya. Secara obyektif, yang harus diakui dalam perjalanan perkembangan Serikat Hijau Indonesia Jambi secara organisasi Walhi Jambi belum mengirimkan nama untuk duduk dalam Struktur pusat SHI. Keputusan ini diambil dari Walhi Jambi, karena SHI Jambi akan mengkonsentrasikan di daerah. Keputusan ini didasarkan kepada pertimbangan untuk di depan. Sikap yang diambil oleh Walhi Jambi juga harus dipersiapkan dengan struktur organisasi yang menunjang pekerjaan politik. Cara-cara yang sering digunakan para aktivis NGO seperti mobilisasi, klaim harus dibuktikan dengan kerja-kerja riil di lapangan. Kerja ini dapat diharapkan dari seluruh komponen di Walhi. Secara jujur, harus disampaikan dalam forum PDLH ini, bahwa kinerja SHI Jambi dievaluasi agar perbaikan ke depan dapat maksimal. Dalam kerja-kerja riil yang harus dilakukan oleh SHI Jambi, selain didukung oleh Walhi Jambi, kerja-kerja yang dilakukan juga harus melibatkan partisipasi dan peran nyata dari rakyat. Sudah saatnya dihentikan cara-cara pelibatan rakyat dalam perspektif program. Ini akan berdampak terhadap hasil yang akan dicapai. Dalam tahun 2006, konsentrasi lebih banyak dipersiapkan terhadap materi SHI. Materi-materi seperti ideologi, nilai-nilai, landasan, dan berbagai kaitan dengan organisasi. Tahun 2006 juga dimatangkan dengan pelatihan kader BP3OPK Dalam tahun 2007, dimulai dengan konsentrasi pematangan basis dan identifikasi kasus yang akan digarap menjadi lumbung suara. Ini juga kemudian berlanjut dengan pelatihan kader II BP3OPK.Selanjutnya dengan pematangan basis dalam mengkonsentrasikan daerah yang dijadikan target. Kegiatan Konferensi Rakyat Indonesia Juli Tahun 2007 dan dilanjutkan dengan Konferensi Rakyat Jambi 29 Agustus – 1 September 2007 berhasil merumuskan beberapa point penting dalam membangun organisasi kedepan. Adanya peta konflik, perumusan kasus, identifikasi kasus bahkan output berupa dokumen penting yang dijadikan landasan dalam sikap Walhi dan pembentukan arah kerja SHI Jambi merupakan prestasi yang dijadikan catatan penting salah satu program kerja yang nyata. Dalam perjalanannya, catatan penting juga disikapi dengan kemampuan organisasi yang mulai kewalahan dalam mengembangkan keorganisasian. Politik anggaran dan struktur organisasi, serta belum adanya dukungan penuh dari anggota merupakan problem yang mendasar terhadap lajunya organisasi. Bahkan kegiatan SHI yang masih “menumpang” baik sekretariatan, sarana mau perangkat organisasi di Walhi Jambi merupakan persoalan yang harus dipecahkan. Dalam kesempatan ini, kami berharap agar dapat mengirimkan nama untuk struktur di SHI dan menetapkan agar prioritas program kerja Walhi dapat dipersiapkan sebagai organisasi rakyat.
