Jakarta, GEO ENERGI – Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel untuk Perbaikan Tata Kelola Minerba, melalui momentum Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK menyoroti tumpang tindih izin pertambangan di kawasan hutan, pencabutan izin dan tindak lanjutnya, potensi kerugian penerimaan, bencana ekologis dan kemanusiaan. Data Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan (2014) menyebutkan terdapat tumpang tindih izin di kawasan hutan di Sumsel, Jambi, dan Babel. Di Sumsel misalnya, sebanyak 12 izin pertambangan tumpang tindih di dalam kawasan hutan konservasi, 21 izin di kawasan hutan lindung, dan 158 di kawasan hutan produksi.
KPK merekomendasikan mencabut 121 izin yang tumpang tindih di kawasan hutan. Namun dalam perkembangannya hingga hari ini, yang dicabut hanya sebanyak 8 izin (Presentasi Dirjen Minerba Kementerian ESDM pada Semiloka NKB, 11 November 2014, Jakarta). Data ini menunjukkan bahwa kepala-kepala daerah di Babel tidak serius dalam melakukan penataan izin sektor pertambangan. Untuk Sumsel , Jambi dan Babel perkembangan pencabutan izin sangat lamban. Hal penting yang perlu digarisbawahi menurut Musri Nauli, Direktur Eksekutif Walhi Jambi adanya kepastian izin yang sudah dicabut tidak beroperasi lagi di lapangan dan perusahaan yang telah dicabut izinnya tetap melaksakan kewajibannya.
Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel menyatakan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2013 perkiraan potensi kerugian penerimaan mencapai Rp. 248,693 Miliar lebih di Sumsel; Rp 50,467 Miliar lebih di Jambi; dan Rp.6,596 Miliar lebih di Bangka Belitung. Dengan demikian total potensi kerugian penerimaan di tiga provinsi tersebut adalah sebesar Rp. 305,757 Miliar lebih.
Sementara itu, Direktur Walhi Babel, Ratno Budi, mengemukakan dampak ekologis dan kemanusiaan dari ekspansi industri tambang yang sangat serius. Bencana ekologis seperti banjir sebagai akibat dari perubahan bentang alam dan menurunnya daya dukung lingkungan yang diakibatkan oleh industri pertambangan di Babel misalnya bukan saja merusakan pemukiman dan pertanian masyarakat, tapi juga telah memakan korban jiwa. ‘Pada tahun 2013 misalnya tercatat 4 orang tewas tenggelam akibat bencana banjir di sekitar kawasan tambang’, ujar Ratno. Industri pertambangan juga telah memicu konflik di banyak tempat. Ratno menambahkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2011-2013 saja telah terjadi 23 konflik di 6 kabupaten dan 1 kota yang terkena dampak dari ekspansi pertambangan timah.
Terkait kesejahteraan, banyaknya izin pertambangan tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kab. Musi Banyuasin sebagai salah satu kabupaten yang banyak menerbitkan izin tambang, yakni sebanyak 69 izin hingga 2013, ternyata tingkat kemiskinan pada tahun 2013 sangat tinggi, yakni mencapai 18,02% atau 34.277 jiwa dari total penduduk 617.000 jiwa, seperti dijelaskan oleh Adios Syafri, aktivis WBH yang bekerja di Musi Banyuasin.
Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel untuk Perbaikan Tata Kelola Minerba kemudian mendesak aparat penegak hukum untuk memperkuat penegakan hukum dan kepada pemerintah untuk menindak tegas perusahaan tambang yang tidak patuh pada peraturan perundang-undangan serta mencabut izin. ‘Pencabutan izin kemudian tidak serta merta membebaskan pelaku kejahatan pertambangan dari tuntutan pidana, tegas Anwar Sadat, Sekjen Serikat Petani Sriwijaya (SPS). (WAW)
– See more at: http://www.geoenergi.co/read/mining-coal/3786/koalisi-masyarakat-sipil-sumsel-jambi-dan-babel-soroti-tumpang-tindih-perizinan-pertambangan/#.VHKfVSOsVe8
