TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI - Direktur Walhi Jambi Musri Nauli terkait surut drastisnya Sungai Batanghari mengatakan, tak bisa dipungkiri, orde baru telah mengantarkan negara ini pada prioritas pembangunan, utamanya transportasi jalan. Tentunya pasca orde baru runtuh, stigma dan karakter itu setidaknya masih melekat.Sehingga pola pikir itu harus diubah, apalagi pemerintah Provinsi Jambi, telah mendorong pengangkutan hasil industri menggunakan jalur sungai."Kita mengakui, sedimentasi tinggi di…

Sinar Mas Group allegedly defrauded the Indonesian government of $15 million by avoiding reforestation taxes on 2,000 hectares in Jambi province. The land is reportedly managed by subsidiaries of Sinar Mas Group which do not have the proper concession permits. The discovery came after analysis of public reports and an audit conducted last year by BPK (The Audit Board of the…

JAMBI - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi mendukung Kejaksaan Tinggi Jambi yang tengah melakukan pengusutan dugaan pengemplangan dana reboisasi yang dilakukan tiga perusahaan Sinar Mas Group yang bergerak dibidang hutan tanaman industri (HTI) di Provinsi Jambi, sebesar Rp 181,7 miliar. "Jelas kami sangat mendukung upaya kejaksaan Jambi ini. Dan jika memang benar berarti perusahaan ini tidak fair dan telah merugikan negara serta…

Medan, 12 November 2013. Merasakan langsung  persoalan lingkungan dan konflik yang berlarut, masyarakat korban perkebunan kelapa sawit dan pemerhati lingkungan dari beberapa Provinsi dan Nasional menggelar aksi bersama di lokasi pertemuan Forum Internasional RSPO di Medan Sumatera Utara.Seperti halnya Isnadi Esman yang ditemui ditengah aksi demonstrasi Sekjend Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGJ) mengungkapkan “dalam siaran pers bahwa Provinsi Riau yang memiliki luas Gambut  4,04 juta hektar…

Jakarta, Selasa 20 Nopember 2013. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pertama gugatan kebakaran hutan di propinsi riau dan Propinsi jambi. Sidang pertama ini dihadiri langsung oleh perwakilan masyarakat juga Deputi Direktur Walhi daerah Riau dan direktur eksekutif walhi daerah Jambi. Kedua daerah ini merupakan provinsi yang mengalami kebakaran hutan penyebab kabut asap hingga ke Singapura dan malaysia bulan Juni yang…

Pada tanggal 9 Oktober 2013, tepatnya di kantor Walhi Jambi, Komnas HAM membuka posko pelaporan konflik terkait Agraria dan sektor lainnya yang terjadi di wilayah Propinsi Jambi. Dalam agenda tersebut, Komnas HAM akan membuka posko pengaduan selama 2 hari terhitung dimulai pada tanggal 8-9 Oktober 2013. Di hari kedua tepatnya tanggal 9 Oktober 2013, posko didatangi oleh 3 perwakilan daerah yang…

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, membuka posko pengaduan di kantor Walhi Jambi, Selasa (9/10). Posko dilakukan dalam rangka konsultasi dan penerimaan pengaduan proaktif di daerah.Menurut Plt Kabag Pengaduan Pelayanan Masyarakat Komnas HAM Eko Dahana mengatakan, selama ini pihaknya hanya menerima pengaduan di Jakarata. "Kalau kita turun ke daerah. Sehingga beberapa permasalahan yang terjadi bisa kita terima dan…

.....Banjir di Kota Jambi hari ini (5/9) bukan karena air kiriman dari wilayah hulu Sungai Batanghari, melainkan akibat dari alih fungsi lahan dan tidak sesuainya pembangunan dengan RTRW...Jambi, (Antara Jambi) - Kota Jambi rawan banjir akibat 70 persen pembangunannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Musri Nauli, Kamis.Menurut dia, dampak dari ketidaksesuaian…

AMPUH, SumateraEkspansi massif perkebunan sawit sampai kebun kayu atau hutan tanaman industri (HTI) menyebabkan lahan gambut Sumatera, rusak parah. Ia juga menimbulkan konflik, perampasan lahan dan kerusakan lingkungan. Menyikapi masalah ini, masyarakat dari tiga provinsi, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, bersama beberapa organisasi lingkungan mendeklarasikan jaringan masyarakat gambut Sumatera di Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (22/7/13).Irsyadul Halim, Sekretaris Jenderal Jaringan Masyarakat Gambut…

JAKARTA, GORIAU.COM - Kebakaran hutan dan lahan terjadi lagi di Sumatera, terutama Riau. Kabut asap pun menjadi topik hangat, terlebih setelah ada protes dari Singapura. Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4 sekaligus Ketua Satgas REDD+ angkat bicara. Dia tegas mendesak aparat menangkap pemilik perusahaan untuk diminta pertanggungjawaban atas kebakaran yang terjadi.''Jangan hanya menyalahkan rakyat, tapi kita lihat dulu praktik di lapangan bagaimana. Kita tahu…