Mengantisipasi kemungkinan peningkatan konflik Lingkungan dan SDA tahun 2016 pascaPilkada dan Pemilu,  Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyambangi Mabes Polri. Pertemuan dilakukan untukpencegahan, karena berdasarkan pengalaman dan temuan ada relasi yang kuat antara momentum politik denganpenerbitan izin yang diikuti dengan konflik dan kebakaran hutan.Direktur Walhi, Abetnego Tarigan, Jumat (8/1) mengatakan, ikut hadir dari Walhi diantaranya, Zenzi Suhadi Managerkampanye Hutan dan Perkebunan WALHI, Mukri Friatna Manager Disaster, Musri Nauli Direktur Eksekutif WALHIJambi, serta Sinung dan Arifin Monang Soleh dari AMAN.Rombongan diterima Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pukul 08.45 WIB di Ruang Tamu Kapolri. Dalam Pertemuan iniWALHI dan Masyarakat Adat menyampaikan beberapa poin yang menjadi konsentrasi aktivis lingkungan. Beberapapoin, diantaranya Polri memastikan petugas – petugas di lapangan hingga tingkat polsek mengedepankan upayapendalaman non legal formal dan legal formal terhadap laporan konflik SDA, sehingga dapat menjawab praktik danjebakan kriminalisasi.Kasus-kasus masyarakat di dalam kawasan hutan, harus diutamakan pada penyelesaian oleh kementrian terkaitdan menjauhkan pendekatan repreship. Adanya mekanisme dan unit/desk khusus di Mabes Polri yang terkordiniruntuk menangani laporan masyarakat terkait agraria, sumber daya alam dan lingkungan hidup.Adanya forum dialog antara OMS di tingkat nasional dan daerah untuk menjawab problem struktural konflikSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta perlu ada terjemahan yang jelas terhadap pernyataan presidententang penghentian kriminalisasi terhadap MA pada peringatan hari HAM yang lalu.Kapolri, Jendral Polisi Badrodin Haiti yang didampingi Kabareskrim Komjen Anang Iskandar, WakaBaharkam,Direktur Intel, Wakil Asisten Operasi Kapolri, Ajudan Kapolri, juga menyampaikan pandangannya.Menurut kapolri, ada situasi bahwa petugas lapangan yang memang dididik pada penanganan berbasiskan legal formal. Pengetahuan dan kapasitas personil di lapangan atas bentuk dan varian kasus mestinya lebih fahamterhadap situasi.Kapolri juga menegaskan bahwa tugas jajaran kepolisian di daerah konflik adalah mencegah adanya tindakankekerasan antar kedua belah pihak, sehingga diharapkan kepada Organisasi Pendamping Masyarakat untukmenghindari situasi warga terpancing melakukan tindakan kekerasan, karena Polisi harus meresponKapolri juga mengharapkan institusi yang berwenang atau kementerian terkait untuk proaktif menyelesaikan akar persoalan. Untuk itu, Polri di tahun 2016 mengagendakan proses dialog antar pihak, dan agenda ini diaharapkandapat menjadi jawaban permintaan Walhi soal forum dialog masyarakat sipil dengan Polri. (jal)Sumber : Kominfo Jatim

Wahana Lingkunga Hidup Indonesia ( WALHI ) Jambi menilai aneh sikap Pemerintah Kota Jambi, terkait diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) yang memenangkan PT Damarindo Perkasa dalam Sengketa Lippo Mall, merupakan pusat perbelanjaan moderen yang tersandung tanpa memiliki perizinan.Musri Nauli , Direktur Eksekutif WALHI Jambi dalam keterangannya kepada Media Regional, Selasa (15/12) mengatakan, sikap Pemerintah Kota Jambi yang tidak…

Pertengahan 2015, bencana panjang kabut asap menimpa masyarakat di beberapa provinsi akibat kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatra dan Kalimantan.Kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas, termasuk di Provinsi Jambi itu telah menukilkan sejarah bahwa kabut asap 2015 merupakan terlama dan terburuk meski bencana tersebut sebenarnya rutin terjadi setiap tahun.Pengalaman buruk kabut asap yang merupakan bencana 2015 diharapkan tidak terulang…

Berbeda dengan Pemerintah Kota Jambi, Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi justru mengambil langkah banding atas putusan PTUN yang memenangkan PT Damarindo Perkasa atas gugatannya kepada BLH Kota. Banding tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Walhi Jambi; Yushua Situmeang pada Rabu Siang di PTUN Jambi.Menurutnya, pengajuan banding tersebut merupakan tindakan protes atas keputusan PTUN Jambi yang memenangkan PT. Damarindo pada sidang sebelumnya. Pasalnya…

Sekitar pukul 14.00 wib (16/12), kuasa hukum Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tiba di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTUN) Jambi. Kedatanganya tersebut memberikan berkas-berkas untuk mengajukan banding terhadap kasus kasus amdal Mall Lippo yang disidangkan oleh PTUN Jambi yang sebelumnya dimenangkan PT Damarindo.Kuasa Hukum Walhi, Jushua mengaku jika tujuan hasil banding ini belum menemukan titik terang, maka pihaknya akan terus melakukan upaya agar…

Jakarta (Greeners) – Perubahan iklim terjadi bukan tanpa alasan. Perubahan iklim adalah buah dari tidak adanya penghormatan manusia terhadap bumi dengan melakukan pembangunan eksploitatif yang berlebihan, hingga tidak sadar bahwa kekayaan alam bumi ini memiliki keterbatasan daya dukung.Namun, keterlibatan masyarakat adat di setiap daerah telah memberikan banyak pelajaran berharga, bahwa perubahan iklim sebenarnya bisa diatasi dengan cara-cara yang sudah lama dikenal…

WALHI JAMBI - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi tidak banding atas keputusan PTUN Jambi yang mengabulkan gugatan PT Damarindo (Lippo Mal). Wali Kota Jambi, Sy Fasha menegaskan keputusan ini merupakan hasil rapat dilakukan beberapa intansi terkait."Kami sudah tekankan tidak akan banding. Kami sadar ada empat point harus kita penuhi satu diantaranya cabut surat izin Amdal dari Lippo Mal," katanya kemarin. Menurutnya, keputusan itu…

Direktur Ekskutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, Musri Nauli menyesalkan keputusan yang diambil oleh Pemkot Jambi tersebut."Kita sangat sesalkan, kenapa tidak mempertahankan kebijakan itu, karena Mall Lippo ini jelas salah, tidak punya izin Amdal sebelum membangun," kata Musri di Jambi, Senin.Sebagai tergugat intervensi, Walhi sendiri menegaskan tetap akan mengajukan banding terkait putusan PTUN Jambi yang memenangkan gugatan PT Darmarindo."Setiap bangunan…

Pohon masalah yang begitu banyak di Indonesia, membuat rentan terhadap kelestarian lingkungan. Berbagai masalah ini bisa mendorong perubahan iklim. Warga yang datang ke Climate Art Day, bisa mengisi daun-daun atau buah masalah yang mereka alami atau mereka ketahui. Foto: Sapariah Saturi“Hukum adalah lembah hitam, tak mencerminkan keadilan. Pengacara juri hakim jaksa masih ternilai dengan angka. Uang ! Hukum telah dikuasai oleh orang orang…

WALHI, JAMBI - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi menegaskan mereka akan mengajukan banding akan putusan PTUN Jambi terkait dimenangkannya gugatan Lippo Plaza. “Walhi Jambi memandang putusan ini belum mencerminkan keadilan,” kata Rudiansyah selaku koordinator kampanye dan advokasi Walhi Jambi, pada Jummat (11/12).Hal ini dikarenakan secara administrasi pihak Lippo Mal sudah melanggar peraturan. Peraturan ini menurut Rudi diatur dalam perda nomor 6 tahun…