Mutiara dalam lumpur itu bernama Gambut

Prioritas restorasi semestinya pada wilayah-wilayah fungsi lindung gambut, baik yang sudah dikelola maupun yang belum dikelola.Di provinsi Jambi, wilayah-wilayah yang semestinya menjadi fungsi lindung, saat ini banyak yang sudah di eksploitasi industri HTI dan perkebunan sawit yang seharusnya tidak luput dari wilayah prioritas restorasi. #selamatkanjambi #selamatkanindonesia #adildanlestari

0 Comments

Konflik Lahan Antara PT BBS dengan Masyarakat Tiga Desa Belum Ada Titik Terang

Donas ( Aktivis WALHI Jambi ) bersama perwakilan 3 desa (Tanjung, Sogo, Seponjen) kecamatan Kumpeh saat melakukan audiensi dengan Najamuddin Asisten I bidang pemerintahan mewakili bupati yang tidak ada ditempat Perwakilan masyarakat dari tiga desa yakni Desa Sogo, Kelurahan Tanjung, dan Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabuapten Muarojambi yang sedang berkonflik dengan PT. BBS mendatangi Mapolres dan Kantor Bupati Muarojambi. Kedatangan mereka tersebut…

0 Comments

Ketahanan Pangan di Tengah Ancaman Izin Perkebunan Kelapa Sawit

Jambi – Pemerintah Republik Indonesia memang terlihat terus berupaya mengatasi setiap persoalan yang dialami oleh masyarakat, langkah-langkah tersebut dibuktikan melalui kebijakan-kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan tujuan kesejahteraan. Problem yang paling mendasar pun tidak luput dari sorotan setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti salah satunya program percetakan sawah yang termasuk dalam program nawacitanya rezim Jokowi-Jk. Hal tersebut dilakukan mengingat…

0 Comments

Catatan Akhir Tahun, “Situasi Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam Provinsi Jambi”

               Jalan Panjang Menuju Kedaulatan PanganDi penghujung tahun 2017, Pemerintah pusat memberikan statement resmi melalui Wakil Presiden RI Jusuf kala, yang dalam statement itu pemerintah memandang perlu untuk dilakukannya evaluasi terhadap persediaan beras dan penghitungan produksi dalam negeri.Statemen tersebut kemudian dimaknai sebagai langkah persiapan untuk kembali memunculkan kebijakan impor beras yang sangat tidak menguntungkan baik bagi…

0 Comments

Pelatihan PARALEGAL “Membentuk Paralegal yang Memiliki Pengetahuan Dasar Hukum Dalam Mempertahankan Wilayah Kelolanya”

Sebagaimana kita ketahui bersama, hukum dan keadilan terhadap akses sumberdaya alam masih menjauh dari rakyat terutama kelompok-kelompok rentan sampai saat ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah terhadapa akses wilayah kelola sumberdaya alam masih sangat jauh dari harapan bersama. Kebijakan yang selalu berpihak kepada pemodal dan korporasi, menampakan hukum begitu elitis sehingga menutup ruang-ruang keadilan rakyat dalam hal mendapatkan akses ruang kelola. Rudiasnyah, Direktur WALHI Jambi saat…

0 Comments

SEMINAR DAN KONGRES III JARINGAN MASYARAKAT GAMBUT JAMBI “Menuju Organisasi Masyarakat Yang Mandiri, Berdaulat dan Berkeadilan Ekologi”

Foto Bersama WALHI Jambi dengan Kesekretariatan JMG-JProvinsi Jambi, sebaran lahan gambut Berdasarkan identifikasi peta Badan Restorasi Gambut, luasannya mencapai 751.000 ha yang tersebar di tiga Kabupaten, sedangkan berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jambi, luasan lahan Gambut yang tersebar di 5 Kabupaten, yaitu 900.000 ha.Kita ketahui bahwa Provinsi Jambi masuk dalam catatan Negara terjadi kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun 2015, terutama di…

0 Comments

SIARAN PERS BANK JUGA HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KONFLIK LAHAN YANG TERJADI

Jakarta, 12 November 2017-Pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, konflik agraria dan konflik sosial, dan pelanggaran HAM menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak terkecuali Lembaga Jasa Keuangan (LJK) seperti bank. Bank turut bertanggungjawab atas pembiayaan terhadap bisnis yang menimbulkan penghancuran lingkungan hidup, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat adat/masyarakat lokal.Keharusan perbankan dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan dinyatakan dalam UU No. 10 Tahun 1998…

0 Comments

Turut Serta Aksi di Jerman, Walhi Jambi Bawa Isu Pendanaan Disektor Industri

Berbagai Elemen dari Organisasi Masyarakat Sipil maupun individu yang peduli pada keselamatan manusia dan seluruh makhluk hidup di Planet Bumi, melakukan Aksi atau Climate March. Aksi dilakukan ditempat akan didakannya Conference of Parties (COP) 23 UNFCCC, yaitu di Bonn, Jerman, Minggu (05/11) lalu.Massa aksi yang mencapai 25.000 orang itu menyuarakan keadilan iklim dan mendesak penghentian penggunaan energi kotor seperti Batu Bara…

0 Comments

Siaran Pers – EndCoal and demand ClimateJustice now ! #COP23

Bonn, 5 November 2017-Kemarin, tanggal 4 November 2017, berbagai elemen dari organisasi masyarakat sipil maupun individu yang peduli pada keselamatan manusia dan seluruh makhluk hidup serta planet bumi melakukan aksi atau climate march dengan massa mencapai 25.000 orang, secara bersama-sama menyuarakan keadilan iklim dan mendesak penghentian penggunaan energi kotor seperti batubara dan PLTU batubara yang telah membakar bumi dan menyebabkan perubahan…

0 Comments