Sekitar 1 juta hektare kawasan hutan lindung dan konservasi di Provinsi Jambi rusak akibat usaha pertambangan batu bara. Kabupaten Sarolangun dan Bungo mendominasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah tersebut."Kami mendesak instansi yang berwenang menyetop atau mencabut IUP yang telanjur sudah diberikan," kata Musli Nauli, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, kepada Tempo, Ahad, 26 Mei 2014.Menurut dia, pemberian rekomendasi…

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Senin (5/5) Walhi Jambi mengadakan diskusi publik bertema konflik sumber daya alam di Jambi."Banyak sekali konflik dalam masyarakat karena SDA," kata Musri Nauli, direktur Walhi.Diskusi publik ini dihadiri Kadis Kehutanan Provinsi, humas pemerintah daerah dan sejumlah penggiat lembaga swadaya masyarakat. Diskusi dimulai pukul 10.00, di kantor Walhi, kawasan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutunghttp://jambi.tribunnews.com/2014/05/05/walhi-jambi-adakan-diskusi-konflik-sda

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Walhi bersama sahabat Walhi memperingati hari bumi tanggal di depan RRI Telanai, Minggu (20/4). Acara diagendakan sejak pukul 07.00 hingga 09.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan dipercepat dari jadwalnya sesungguhnya yakni 22 April 2014.Acara yang diselenggarakan adalah pentas musik, bagi-bagi balon bertuliskan jargon-jargon dan tanda tangan mendukung Hari Bumi. "Acaranya sebenarnya dadakan, tapi karena kawan-kawan sahabat Walhi semangat sekali…

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Walhi Jambi mengadakan diskusi bertajuk Politik Penjarahan Sumber Daya Alam (SDA) di Jambi. Diskusi dihadiri Walhi Nasional, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), YLBHL, BB TNKS, KKI Warsi dan beberapa awak media, Senin (7/4).Direktur Eksekutif  Walhi, Musri Nauli mengatakan maksud dari politik penjarahan ini adalah penyalahgunaan wewenang politik yang digunakan untuk melancarkan perizinan tambang dan perkebunan kemudian merusak lingkungan itu…

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI - Direktur Walhi Jambi Musri Nauli terkait surut drastisnya Sungai Batanghari mengatakan, tak bisa dipungkiri, orde baru telah mengantarkan negara ini pada prioritas pembangunan, utamanya transportasi jalan. Tentunya pasca orde baru runtuh, stigma dan karakter itu setidaknya masih melekat.Sehingga pola pikir itu harus diubah, apalagi pemerintah Provinsi Jambi, telah mendorong pengangkutan hasil industri menggunakan jalur sungai."Kita mengakui, sedimentasi tinggi di…

Sinar Mas Group allegedly defrauded the Indonesian government of $15 million by avoiding reforestation taxes on 2,000 hectares in Jambi province. The land is reportedly managed by subsidiaries of Sinar Mas Group which do not have the proper concession permits. The discovery came after analysis of public reports and an audit conducted last year by BPK (The Audit Board of the…

JAMBI - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi mendukung Kejaksaan Tinggi Jambi yang tengah melakukan pengusutan dugaan pengemplangan dana reboisasi yang dilakukan tiga perusahaan Sinar Mas Group yang bergerak dibidang hutan tanaman industri (HTI) di Provinsi Jambi, sebesar Rp 181,7 miliar. "Jelas kami sangat mendukung upaya kejaksaan Jambi ini. Dan jika memang benar berarti perusahaan ini tidak fair dan telah merugikan negara serta…

Medan, 12 November 2013. Merasakan langsung  persoalan lingkungan dan konflik yang berlarut, masyarakat korban perkebunan kelapa sawit dan pemerhati lingkungan dari beberapa Provinsi dan Nasional menggelar aksi bersama di lokasi pertemuan Forum Internasional RSPO di Medan Sumatera Utara.Seperti halnya Isnadi Esman yang ditemui ditengah aksi demonstrasi Sekjend Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGJ) mengungkapkan “dalam siaran pers bahwa Provinsi Riau yang memiliki luas Gambut  4,04 juta hektar…

Jakarta, Selasa 20 Nopember 2013. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pertama gugatan kebakaran hutan di propinsi riau dan Propinsi jambi. Sidang pertama ini dihadiri langsung oleh perwakilan masyarakat juga Deputi Direktur Walhi daerah Riau dan direktur eksekutif walhi daerah Jambi. Kedua daerah ini merupakan provinsi yang mengalami kebakaran hutan penyebab kabut asap hingga ke Singapura dan malaysia bulan Juni yang…

Pada tanggal 9 Oktober 2013, tepatnya di kantor Walhi Jambi, Komnas HAM membuka posko pelaporan konflik terkait Agraria dan sektor lainnya yang terjadi di wilayah Propinsi Jambi. Dalam agenda tersebut, Komnas HAM akan membuka posko pengaduan selama 2 hari terhitung dimulai pada tanggal 8-9 Oktober 2013. Di hari kedua tepatnya tanggal 9 Oktober 2013, posko didatangi oleh 3 perwakilan daerah yang…