Liputan6.com, Jambi - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Provinsi Jambi bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang mewakili sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) penggiat lingkungan, akan melayangkan gugatan perdata terhadap 15 perusahaan.15 perusahaan itu diduga menjadi biang keladi timbulnya kebakaran lahan yang berujung bencana kabut asap di Jambi.Ketua DPC Peradi Jambi, Suratno mengatakan gugatan class actions ini merupakan bentuk kepedulian atas musibah kabut asap yang…

Jambi, 19 September 2015Kegeraman masyarakat terhadap asap membuat masyarakat Desa Sponjen, Desa Sogo, Desa Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir, Muara Jambi, Jambi kemudian melaporkan asap yang berasal dari perusahaan sawit di Kumpeh.Masyarakat mendatangi MAPOLDA JAMBIMereka mendatangi Mapolda Jambi untuk melaporkan asap yang sudah satu bulan lebih dirasakan oleh masyarakat. Dengan didampingi oleh Abdullah, Manager Advokasi/Kampanye Walhi Jambi mereka melaporkan asap yang berasal…

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abet Nego Tarigan, mengungkapkan izin konsesi hutan biasanya meningkat tajam saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan Walhi, Tarigan mengatakan tarif izin konsesi hutan mencapai Rp 1 miliar untuk 100 hektar."Jelang-jelang Pilkada izin (konsesi) juga melonjak. Izin berubah jadi komoditas. Pelaku usaha pernah mengatakan satu perseribu hektar keluarkan Rp 1 miliar,"…

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi menilai Pemerintah Provinsi Jambi terkesan kurang responsif dengan kondisi bencana kabut asap yang saat ini meresahkan warga.Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Musri Nauli, Ia menyayangkan sikap penjabat gubernur yang terkesan kurang reaktif dalam menyikapi bencana kabut asap.Ini terlihat dengan tidak adanya upaya konkrit yang tampak dalam upaya penegakan hukum, terutama dalam menyikapi…

Jambi 14 September 2015Dari semakin meningginya angka perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik disektor perkebunan kelapa sawit maupun HTI (Hutan Tanaman Industri) di Provinsi Jambi (Perkebunan Sawit 1,1Juta ha dan HTI 884.180 Ha), berdampak lurus dengan semakin terampasnya hak mayarakat atas ruang kelola dan lingkungan hidupnya yang baik. Dengan sikap Pemerintah yang lebih cenderung berpihak pada pengusaha mengakibatkan semakin terabaikannya kepentingan rakyat…

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Indonesian Forum for Environment (Walhi) Jambi, stated that Jambi forestand land fires were conducted by several companies. Director of Walhi Jambi, Musri Nauli, said there were two groups of large companies that carried out forest and land fires in Jambi, namely Sinar Mas and Barito Pacific."We indicate the forest and land fires were carried out by companies. There are two big group, Sinar Mas…

Walhi bersama petani menggelar unjuk rasa ke gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (14/9).Aksi demo tersebut untuk menuntut hak petani atas penyerobotan lahan oleh perusahaan perkebunan.Orasi tersebut menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan menuju kantor DPRD Provinsi Jambi."Unjuk rasa ini untuk menuntut hak kami atas penyetobotan lahan," ujar salah seorang petani dalam orasi.

Sabtu, 12 September 2015 GERAKAN RAKYAT JAMBI UNTUK KEADILAN AGRARIA  Walhi Jambi, Serikat Tani Tebo (STT), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Beranda Perempuan, Aliansi gerakan Reforma Agraria (AGRA), Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ)“Hentikan Monopoli Tanah, Wujudkan Keadilan Agraria”Bulan September merupakan bulan bersejarah bagi gerakan perlawanan kaum tani di Indonesia. Pasalnya, terhitung 57 tahun silam, pemerintahan Soekarno menetapkan tanggal 24 September sebagai peringatan Hari Tani…

JAMBI - Pengerjaan pelebaran Jalan Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kota Jambi dengan melalukan penebangan pohon, dikritik oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi.Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Musri Nauli, mengatakan penebangan pohon di tengah Kota Jambi membuat kondisi Kota Jambi semakin panas. Menurut Nauli, pohon memiliki fungsi yang sangat vital dalam kondisi seperti saat ini.“Pohon yang ada jumlahnya sudah minim, malah yang ada…

KOTAJAMBI — PT. Damarindo Perkasa (Lippo Mall) menolak jawaban (eksepsi) dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jambi, pada sidang lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, Kamis (10/9/2015). BLH Kota Jambi sebelumnya digugat oleh pihak Lippo Mall.  Penolakan eksepsi BLH Kota Jambi disampaikan secara lisan oleh tim kuasa hukum PT. Damarindo Perkasa, Andi Gunawan. "‎Kami menolak seluruh jawaban yang disampaikan tergugat dan…