Pernyataan Sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia , Atas Penyerangan Aparat Kepolisian ke YLBHI-LBH Jakarta

Darurat Demokrasi!Penyerangan terhadap YLBHI-LBH Jakarta, Ancaman Serius  bagi Demokrasi di IndonesiaJakarta-(16 September 2017), secara terang-terangan aparat Kepolisian telah melakukan tindakan penyerangan terhadap kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan LBH Jakarta, setelah sebelumnya melarang kegiatan diskusi yang akan membedah peristiwa 65. Apa yang terjadi menggambarkan aparatus negara dalam hal ini aparat kepolisian telah memperlihatkan watak aslinya yakni militeristik dan anti…

0 Comments

SIARAN PERS TANGKAP DAN HUKUM PERUSAHAAN PEMBAKR HUTAN DAN LAHAN

Jambi 8 Agustus 2017, Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Jambi  pada tahun 2015 masih sangat terasa oleh masyarakat Jambi pada saat itu, di Tahun 2017 peristiwa tersebut mulai muncul dan akan mengintai didepan mata kita.Kebakaran hutan dan lahan di tahun 2017, sudah terlihat dari data Satgas Karhutla Jambi merilis sepanjang bulan Januari hingga awal Agustus 2017 telah terjadi kebakaran hutan…

0 Comments

SIARAN PERS, HENTIKAN PENDANAAN KEPADA PERUSAHAAN PERUSAK LINGKUNGAN DAN PELANGGAR HAM SELAMATKAN UU 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembukaan hutan dan lahan untuk industri di sektor Perkebunan skala besar dan Hutan Tanaman Industri tentunya di dukung oleh modal yang  besar, salah satu sumber modal untuk menggerakkan dan memajukan industri tersebut bersumber dari BANK. Bisa dikatakan untuk berinvestasi di sektor perkebunan dan Hutan Tanaman Industri pemilik perusahaan hanya perlu mendapatkan  modal awal, izin dan kepercayaan dari pemerintah, tentunya dengan berbagai…

0 Comments

Siaran Pers WALHI, Nyalakan Tanda Bahaya, Selamatkan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jakarta- Korporasi sektor hutan dan perkebunan yang tergabung dalam asosiasi pengusaha baik APHI maupun GAPKI telah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal dalam UU 32/2009 yang dianggap oleh perusahan bertentangan dengan Konstitusi, khususnya pasal 88 yang di dalamnya mengandung prinsip strict liability dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup. Gugatan JR yang diajukan oleh kekuatan korporasi ini bukan hanya berbahaya bagi…

0 Comments