FGD – MENUJU PENGELOLAAN GAMBUT YANG ADIL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEBERLANJUTAN SISTEM EKOLOGI

Foto Bersama Peserta FGDKebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia pada 2015 lalu, yang mengakibatkan kabut asap tebal hampir di seluruh penjuru Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, sangat melukai hati banyak pihak, khususnya masyarakat di Provinsi Jambi. Tidak hanya folusi yang terganggu, kabut asap di Jambi juga mengakibatkan penerbangan terhenti, sekolah diliburkan, ekonomi terganggu, dan 6 (enam) anak kecil tewas meregang…

0 Comments

“Isu Sawit Bukan Alat Negosiasi Perundingan Indonesia-EU CEPA”

Siaran Pers BersamaWahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Indonesia for Global Justice (IGJ) Merespon Perundingan Ketiga Indonesia-EU CEPA, Brussels 11-15 September 2017JAKARTA, 14 September 2017. Negosiasi putaran ketiga Indonesia-EU Comprehensive Economic Patnership Agreement (CEPA) sedang berlangsung di Brussel saat ini yang dimulai sejak 11-15 September 2017. Salah satu isu yang belakangan menjadi sorotan kedua belah pihak terkait munculnya Resolusi Parlemen Eropa…

0 Comments

Tak Hanya Jambi, Dari Hulu hingga Hilir Indonesia Jejak Kejahatan Korporasi Ditemukan dalam Selembar Kertas

Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), melakukan dialog publik sekaligus penyampaian sikap. Kegiatan yang mengangkat tema “Selembar Kertas dan Kejahatan Korporasi” ini, berlangsung di Tjikini Lima, Jalan Cikini 1, no 5, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/5).Dalam dialog yang juga dihadiri oleh Rudiansyah Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Riko Kurniawan Direktur Eksekutif WALHI Riau, Hadi Jatmiko Direktur Eksekutif WALHI Sumsel, Anton P Widjaya…

0 Comments

Pernyataan Sikap WALHI, Selembar Kertas dan Jejak Kejahatan Korporasi dari Hulu hingga Hilir, Jejak Pelanggaran Hukum dan HAM APP-Sinar Mas group Ditemukan dalam Selembar Kertas

Jakarta-Lebih dari tiga dekade, hutan tanaman industri (HTI) atau lebih tepat disebut dengan kebun kayu telah menjalankan praktik bisnisnya di Indonesia. Alih-alih didorong sebagai bagian dari “mengatasi” pembalakan liar yang massif di era orde baru, kebun kayu justru pada akhirnya menjadi predator bagi hutan alam dan kawasan ekosistem esensial lainnya, seperti ekosistem rawa gambut. Dengan dukungan fasilitas negara yang begitu limpah…

0 Comments

Konflik Lahan Antara PT BBS dengan Masyarakat Tiga Desa Belum Ada Titik Terang

Donas ( Aktivis WALHI Jambi ) bersama perwakilan 3 desa (Tanjung, Sogo, Seponjen) kecamatan Kumpeh saat melakukan audiensi dengan Najamuddin Asisten I bidang pemerintahan mewakili bupati yang tidak ada ditempat Perwakilan masyarakat dari tiga desa yakni Desa Sogo, Kelurahan Tanjung, dan Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabuapten Muarojambi yang sedang berkonflik dengan PT. BBS mendatangi Mapolres dan Kantor Bupati Muarojambi. Kedatangan mereka tersebut…

0 Comments

Ketahanan Pangan di Tengah Ancaman Izin Perkebunan Kelapa Sawit

Jambi – Pemerintah Republik Indonesia memang terlihat terus berupaya mengatasi setiap persoalan yang dialami oleh masyarakat, langkah-langkah tersebut dibuktikan melalui kebijakan-kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan tujuan kesejahteraan. Problem yang paling mendasar pun tidak luput dari sorotan setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti salah satunya program percetakan sawah yang termasuk dalam program nawacitanya rezim Jokowi-Jk. Hal tersebut dilakukan mengingat…

0 Comments

Catatan Akhir Tahun, “Situasi Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam Provinsi Jambi”

               Jalan Panjang Menuju Kedaulatan PanganDi penghujung tahun 2017, Pemerintah pusat memberikan statement resmi melalui Wakil Presiden RI Jusuf kala, yang dalam statement itu pemerintah memandang perlu untuk dilakukannya evaluasi terhadap persediaan beras dan penghitungan produksi dalam negeri.Statemen tersebut kemudian dimaknai sebagai langkah persiapan untuk kembali memunculkan kebijakan impor beras yang sangat tidak menguntungkan baik bagi…

0 Comments

Pelatihan PARALEGAL “Membentuk Paralegal yang Memiliki Pengetahuan Dasar Hukum Dalam Mempertahankan Wilayah Kelolanya”

Sebagaimana kita ketahui bersama, hukum dan keadilan terhadap akses sumberdaya alam masih menjauh dari rakyat terutama kelompok-kelompok rentan sampai saat ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah terhadapa akses wilayah kelola sumberdaya alam masih sangat jauh dari harapan bersama. Kebijakan yang selalu berpihak kepada pemodal dan korporasi, menampakan hukum begitu elitis sehingga menutup ruang-ruang keadilan rakyat dalam hal mendapatkan akses ruang kelola. Rudiasnyah, Direktur WALHI Jambi saat…

0 Comments

SEMINAR DAN KONGRES III JARINGAN MASYARAKAT GAMBUT JAMBI “Menuju Organisasi Masyarakat Yang Mandiri, Berdaulat dan Berkeadilan Ekologi”

Foto Bersama WALHI Jambi dengan Kesekretariatan JMG-JProvinsi Jambi, sebaran lahan gambut Berdasarkan identifikasi peta Badan Restorasi Gambut, luasannya mencapai 751.000 ha yang tersebar di tiga Kabupaten, sedangkan berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jambi, luasan lahan Gambut yang tersebar di 5 Kabupaten, yaitu 900.000 ha.Kita ketahui bahwa Provinsi Jambi masuk dalam catatan Negara terjadi kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun 2015, terutama di…

0 Comments

SIARAN PERS BANK JUGA HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KONFLIK LAHAN YANG TERJADI

Jakarta, 12 November 2017-Pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, konflik agraria dan konflik sosial, dan pelanggaran HAM menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak terkecuali Lembaga Jasa Keuangan (LJK) seperti bank. Bank turut bertanggungjawab atas pembiayaan terhadap bisnis yang menimbulkan penghancuran lingkungan hidup, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat adat/masyarakat lokal.Keharusan perbankan dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan dinyatakan dalam UU No. 10 Tahun 1998…

0 Comments