LEGALISASI TAMBANG ILEGAL

PENGAMPUNAN TERHADAP PEMBIARAN,PENGHANCURAN DAN PARA PERUSAK LINGKUNGAN Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip prinsip penambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice), pokok dari persoalan yang terjadi dan semakin marak di Indonesia hari ini selain konflik lahan , juga pertambangan illegal, emas, minyak dan juga pertambangan batubara…

0 Comments

A Joint Statement by CSOs “Is the Michelin Rubber Project in Jambi Greenwashing?”

Inequality in the control of managed lands, lack of data and documents transparency related to the management of natural resources, violations of procedures and weak law enforcement, and the absence of community involvement have been triggering community conflicts in Jambi. In Jambi Province, there are 18 Industrial Plantation Forest (HTI) permits with a total area of ​​686,662.42 Ha, of which 14…

0 Comments

Ini Alasan WALHI Jambi Minta Pemerintah Cabut Izin PT LKU: Sejak 1998 Hingga 2018 Tidak Pernah Produksi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Jambi (WALHI Jambi) tengah mendorong pemerintah mencabut izin PT. Limbah Kayu Utama (PT. LKU) dari Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Bukan tanpa alasan, berdasarkan hasil investigasi lapangan, wawancara, dan kajian dokumen yang telah dilakukan di Desa Olak Kemang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, WALHI Jambimenemukan sejumlah pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Diantaranya, sejak mendapatkan penerbitan izin pada tahun 1998 hingga tahun 2018, PT. LKU tidak pernah…

0 Comments

WALHI Jambi Dorong Pencabutan Izin PT LKU Menuju Wilayah Kelola Rakyat

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Jambi (WALHI Jambi) tengah dorong pencabutan izin PT Limbah Kayu Utama (PT LKU) yang berada di wilayah Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Saat inipun WALHI Jambi tengah melakukan konsolidasi dengan desa-desa di dua kabupaten tersebut. Konsolidasi ini dilakukan terkait pencabutan izin PT LKU. "Ini kita lagi di Desa Olak Kemang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo,"…

0 Comments

Siaran Pers – Jambi Tidak Butuh Energi Kotor !

Jambi, 29 September 2021- Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (WALHI JAMBI) menyambut baik pernyataan terbuka Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. untuk menurunkan emisi karbon di Provinsi Jambi dengan tidak melanjutkan agenda pembangunan PLTU Jambi 1 dan 2 serta akan fokus kepada energi terbarukan. “Pembatalan pembangunan PLTU Jambi 1 dan 2 serta mengubah menjadi energi terbarukan, merupakan suatu hal…

0 Comments

Siaran Pers – WALHI Jambi Gugat Secara Hukum PT. Putra Duta Indah Wood dan PT. Pesona Belantara Persada untuk kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Jambi

 Jambi, 26 Maret 2021. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2015-2019 lalu, terus terjadi secara berulang-ulang pada setiap tahunnya. Dalam catatan karhutla Monitoring Sistem [SiPongi] yang dirilis oleh Website KLHK, kebakaran hutan dan lahan di Jambi pada tahun 2015 seluas 115.634,34 hektar, tahun 2016 seluas 8.281,25 hektar, tahun 2017 seluas 109,17 hektar, tahun 2018 seluas 1.577,75 hektar…

0 Comments

RILIS MEDIA HASIL PEMANTAUAN RESTORASI GAMBUT DI WILAYAH KONSESI DI PROVINSI JAMBI

 Jambi, 21 Desember 2020                                                                                Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dahsyat yang terjadi pada tahun 2015 lalu menjadi satu tonggak peristiwa yang mendasari keluarnya Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 tertanggal 6 Januari 2016  mengenai pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG), lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk…

0 Comments

Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) – Pengkhianatan terhadap Rakyat pada Pengesahan RUU Cipta Kerja

Jakarta, 6 Oktober 2020 – Senin, 5 Oktober 2020 DPR RI menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja. Pengesahan dilakukan secara senyap dan tergesa-gesa menjadi  puncak pengkhianatan istana dan parlemen terhadap kepentingan rakyat. RUU Cipta Kerja disahkan setelah mendapat persetujuan bersama Pemerintah, DPR RI dan DPD RI. Suara penolakan dari berbagai elemen rakyat seperti organisasi buruh, petani, nelayan, akademisi, pegiat lingkungan…

0 Comments

Siaran Pers – Korporasi dan Bank Negara Mendorong Karhutla di Indonesia

 “Data terbaru mengungkap BRI dan BNI sebagai penyandang dana perusahaan yang membakar hutan dan lahan di Indonesia, menghambat pencapaian komitmen Indonesia untuk perubahan iklim” Jakarta, 2 September 2020 — Sektor perbankan berperan besar dalam memicu kebakaran hutan lahan (karhutla) dan bencana asap di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan bank raksasa Jepang Mizuho Financial Group serta Mitsubishi UFJ…

0 Comments