Jambi – Debat Pemilihan Gubernur Jambi 2024 yang digelar pada Minggu (27/10/2024) malam menjadi panggung bagi para pasangan calon (paslon) untuk memaparkan visi dan program mereka dalam berbagai aspek strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketertiban umum. Namun, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jambi, sebuah organisasi yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat, memberikan sorotan kritis. Menurut WALHI Jambi, baik paslon nomor urut 1 maupun nomor urut 2 dinilai belum menawarkan terobosan konkret yang mampu merespon tantangan mendesak di provinsi ini, khususnya terkait pembangunan berkelanjutan, ekonomi berbasis kerakyatan, dan solusi konflik lahan.
Pada segmen Pendidikan dan Kesehatan, paslon nomor urut 2 dinilai WALHI kurang menggali isu gender secara mendalam. Paslon ini menyoroti pentingnya lapangan pekerjaan sebagai langkah pemberdayaan masyarakat, namun tidak menempatkan perempuan sebagai subyek penting dalam pengambilan keputusan di sektor politik dan ekonomi. Padahal, WALHI menilai seharusnya ada langkah afirmatif untuk mendukung perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam kebijakan publik, terutama di ranah politik dan ekonomi. “Pendekatan ini masih bersifat normatif dan tidak mencerminkan perhatian terhadap peran perempuan di Jambi yang masih kerap menjadi objek kebijakan, alih-alih menjadi bagian dari pembuat kebijakan itu sendiri,” ungkap Abdullah Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi.
Selain itu, perlindungan terhadap perempuan dalam aktivitas sosial, yang sering kali menjadi isu sensitif di Jambi, juga tidak diangkat secara rinci. Tingginya kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan di Jambi menjadi salah satu indikator kebutuhan mendesak akan kebijakan konkret yang dapat memastikan keamanan bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.
Di sisi lain, paslon nomor urut 1 memilih untuk menyoroti generasi Z dalam tanggapan mereka terkait isu pendidikan. Namun, strategi mereka lebih berfokus pada dukungan modal kerja bagi anak muda, tanpa menyentuh persoalan mendasar mengenai keterasingan generasi muda dari sumber daya alam dan potensi di desa mereka. WALHI melihat adanya peluang besar jika para generasi Z dapat dihubungkan kembali dengan sumber daya di desa dan diberikan kesempatan untuk membangun desa mereka secara mandiri. Namun, langkah konkrit untuk mendorong hal tersebut tidak muncul dalam paparan mereka.
“Potensi generasi Z dalam pembangunan desa seharusnya ditindaklanjuti dengan kebijakan afirmatif yang mempermudah akses mereka terhadap sumber daya di desa. Sebagai generasi penerus, mereka seharusnya diberi tempat dan ruang untuk berkarya di daerah masing-masing, bukan hanya disuguhkan modal tanpa arahan yang jelas.”
Isu ekonomi kedaulatan pangan dan konflik lahan, yang kerap memicu ketidakstabilan sosial di Jambi, juga menjadi tema yang krusial. Jambi saat ini berada di posisi ketiga nasional dalam hal konflik lahan dengan 163 kasus yang dilaporkan sepanjang tahun ini. Paslon nomor urut 1 memberikan jawaban normatif, yakni melalui pendekatan fasilitasi bersama pihak terkait, yang disebutkan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik lahan. Namun, WALHI menyoroti pendekatan ini sebagai cara lama yang kurang efektif mengatasi penyebab utama konflik, yaitu ketimpangan penguasaan lahan antara perusahaan besar dan masyarakat lokal. WALHI menginginkan adanya kebijakan lebih progresif yang bisa mengurangi akar konflik tersebut, misalnya skema redistribusi lahan atau pemanfaatan lahan tidur secara produktif yang langsung dikelola oleh masyarakat.
Paslon nomor urut 2, di sisi lain, menjawab persoalan kedaulatan pangan dengan rencana peningkatan nilai tambah di sektor industri, yang menurut WALHI masih terlalu mengandalkan pemain-pemain besar dan belum memberi ruang bagi ekonomi berbasis kearifan lokal. Seharusnya, pengembangan ekonomi lokal yang berlandaskan pada keberlanjutan dan ketahanan lingkungan mendapat tempat penting dalam rencana ini. Pandemi telah menunjukkan ketahanan ekonomi berbasis kearifan lokal, dan menurut WALHI, ini adalah kesempatan bagi pemerintah daerah mendatang untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta industri rumah tangga berbasis sumber daya lokal.
“Menghadapi konflik lahan dan ketimpangan ekonomi di Jambi, sudah saatnya pemerintah daerah berpikir lebih kreatif dan berpihak pada masyarakat lokal. Sistem ekonomi yang berorientasi pada masyarakat dan lingkungan harus menjadi prioritas, bukan lagi tergantung pada perusahaan besar yang hanya mengeksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan keberlanjutan.”
Sebagai provinsi dengan kekayaan alam yang melimpah, Jambi menghadapi tantangan besar dalam memastikan pembangunan berkelanjutan dan keadilan bagi masyarakatnya. Sayangnya, debat yang berlangsung tidak cukup menampilkan gagasan-gagasan terobosan yang berfokus pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. WALHI menyoroti hal ini dengan menganggap bahwa visi para calon masih berpusat pada agenda ekonomi konvensional yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam di Jambi.
Di sisi lain, berbagai masalah seperti deforestasi, degradasi lingkungan, dan krisis ekologi akibat aktivitas industri besar, terutama industri ekstraktif seperti perkebunan dan tambang, masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat lokal di Jambi. WALHI berharap para calon ke depan dapat menghadirkan solusi konkret yang berpihak pada masyarakat adat, petani, dan nelayan lokal, yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang kini semakin terancam.
Debat Pilgub Jambi 2024 belum menampilkan terobosan kebijakan yang diharapkan publik. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, perlindungan terhadap perempuan, serta solusi konflik lahan berbasis keadilan adalah beberapa hal yang dituntut oleh WALHI Jambi dari calon pemimpin masa depan provinsi ini. Pemilihan gubernur ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar memiliki visi Jambi yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada rakyat serta lingkungan yang saat ini menghadapi krisis iklim.
