Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi mengindikasikan akan terjadi kerusakan lingkungan ekosistem pada pembangunan jalan maupun lokasi tempat pembangunan Ujung Jabung Jambi dan berkurangnya penghasilan nelayan. Dalam kajian Walhi Jambi, proyek pembangunan itu tidak strategis terhadap lingkungan, sehingga perlu kajian kembali oleh pemerintah untuk menentukan diteruskan atau dibatalkan pembangunannya.

Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Rudiansyah, menjelaskan Pemerintah Provinsi Jambi masih mengarahkan pulau Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional.

“Pembangunan tersebut memiliki ancaman terhadap kerusakan keanekaragaman hayati. Jika dibangun perlunya kajian lingkungan dan lainya harus betul-betul diperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungannya. Mulai dari jalan menuju pelabuhan itu adalah kawasan yang rentan terhadap abrasi. Lalu pada eksploitasi lahan gambut dalam, pantai sungai di kawasan itu dan ekosistem lainnya. Sangat menjadi pengaruh besar terhadap lingkungan,” ujarnya.

Menurutnya pasca pembangunan itu ada upaya mitigasi dan adaptasi pembangunan. Amdalnya harus memang diperhatikan, Walhi khawatir pembangunan yang malah menggangu ekosistem.

“Kajian yang harus speksifik yakni aspek sosial, lingkungan atau keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan apakah pelabuhan itu layak untuk dibangun, atau dengan adanya pembangunan akan menjadi bencana ekologis. Jangan sampai merusak abrasi pantai, rusaknya lingkungan partai cemara ada burung imigrasi yang nantinya bisa berkurang, dan aspek sosial di masyarakat yakni berkurangnya tangkapan ikan nelayan di kawasan itu. Jika pelabuhan itu tetap dibangun tanpa kajian lebih mendalam maka akan terjadi 60 persen kerusakan lingkungan,” katanya kepada Gatra.com, Jumat (11/1).

Menurutnya, selama ini rencana pembangunan dilakukan secara tertutup tanpa mengajak partisipasi publik. Padahal menurutnya, masyarakat perlu diajak duduk bersama untuk pengkajian pembangunan tersebut.

“Kami tanyakan ke Kementerian LHK, dokumen Amdal Ujung Jabung juga belum dikerjakan,” katanya.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Pemerintah Provinsi Jambi Johansyah, apa yang disampaikan oleh Walhi akan menjadi pelajaran penting bagi pemerintah.

“Kita akan mempelajari apa yang disampaikan oleh Walhi, dan akan kami rapatkan,” katanya, Sabtu (12/1).

Sekda Provinsi Jambi M. Dianto mengatakan, pembangunan Ujung Jabung yang sempat terhenti itu kembali dilanjutkan. Tahun ini pemerintah provinsi menyelesaikan proses pembebasan lahan.

“Anggaran kita dari APBD Provinsi Jambi, anggaran untuk pembebasan lahan sekitar Rp 25 miliar,” ujar Sekda.

Jika pembebasan lahan jalur Muara Sabak kembali terkendala, pihaknya juga tengah menguji alternatif akses jalan lainnya yang di anggap lebih cepat, di antaranya melewati, Kumpeh, Suak Kandis, makam Orang Kayo Hitam, lalu Simpang menuju lalu menuju arah Ujung Jabung.

“Tapi nanti kita lihat, kalau tidak berbenturan dengan taman nasional berbak,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, M Fauzi mengatakan masih terdapat 23 kilometer lahan yang belum terbuka menuju pelabuhan Ujung Jabung. Sehingga perlu ada kerjasama dengan TNI dan pemangku kepentingan lainnya.

“Masih ada 23 kilometer lagi yang belum pembebasan lahan maka kita kerjasama dengan TNI,” katanya.

Sumber : gatra.com