Ilustrasi kabut asap di Jambi. (Ferdi/detikcom)

Jambi – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus terjadi di Pulau Sumatera. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Jambi menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mencopot aparat yang tidak bisa mengatasi karhutla.

“Nah kita menagih janji Jokowi karena itu komitmen ya. Kalau dia punya komitmen untuk ucapkan itu berati dia harus bertanggung jawab sampai ke lapangan,” tegas Direktur Eksekutif Walhi Daerah Jambi Rudiansyah, Jumat (13/9/2019).

Menurutnya, apabila komitmen itu tidak dilakukan, permasalahan kartutla akan terus terjadi. “Dalam proses penegakan hukum terhadap perusahaan ini, pemerintah belum maksimal. Kita tidak melihat sanksi dan upaya penegakan hukum. Itu juga seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak Kementerian LHK, dan Kementerian Perkebunan,” ucapnya.

Rudi mengatakan, dalam audit kepatuhan, kesiapan mereka membangun kebun. Perusahaan diharuskan untuk menyiapkan beberapa hal. “Misalnya, peralatan pompa, regu pemadam, dan seterusnya tidak dilakukan. Padahal itu ada dalam instrumen audit kepatuhan,” beber Rudi.

Menurut Rudi, hampir rata-rata kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi perusahaan. “Enam puluh empat persen titik api itu masuk di lahan konsesi perusahaan. Secara parsial, walaupun di lapangan mereka bilang wilayahnya mereka tidak bisa garap. Tetapi secara konteks perizinan mereka punya izin,” urainya.

“Kita hormati kinerja pemadamannya, tetapi konteks penegakan hukum, mitigasi pencegahan kebakaran, dengan membasahi gambut itu juga harus dilakukan. Jadi tugas negara ini tidak hanya memadamkan api. Karena akar masalahnya tidak dicari,” tandas Rudi.

Di Provinsi Jambi sendiri, karhutla yang cukup parah terjadi di tiga kabupaten, yakni Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi, dan Tebo. Rata-rata wilayah titik api masuk dalam konsesi perusahaan.
(knv/knv)

Sumber : newsdetik.com