Jambi, 9 April 2021. Peralihan tampuk kepemimpinan WALHI Jambi sudah dilakukan dan mengahasilkan pemimpinan baru untuk periode kepengurusan 2021-2025. Adalah Abdullah, pemimpin terpilih dari salah satu putra terbaik yang lahir dari proses kaderisasi WALHI Jambi.

Dalam menjalankan kerja-kerja selama kurun waktu 4 tahun kedepan [2021-2025], WALHI Jambi bersama kepemimpinan Abdullah, dipastikan akan menghadapi tantangan penyelamatan sumber daya alam yang sangat berat di Provinsi Jambi. Hal tersebut salah satunya dikuatkan dengan mandat-mandat penyelamatan sumber daya alam yang dimunculkan dalam proses laporan pertangungjawaban pada peralihan kepengurusan WALHI Jambi periode 2017-2021 menuju periode 2021-2025 lalu.

Dalam mandat yang dimunculkan, masih kuatnya keberpihakan Pemerintah kepada kelompok industry ekstraktif, dengan dibuktikan tidak seriusnya pemerintah daerah dalam upaya mendorong penyelesaian konflik sumber daya alam dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan di Provinsi  Jambi.

Keberpihakan tersebut muncul, disebabkan karena sampai saat ini, pemerintah daerah masih meletakan peningkatan ekonomi daerah pada aktifitas industry ekstraktif. Sehingga upaya penyelesaian konflik dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan, terus terabaikan sampai saat ini.

Dalam hal upaya penyelesain konflik sumber daya alam, setidaknya ada 16 desa dampingan yang dimandatkan oleh kepengurusan WALHI Jambi 2017-2021 kepada kepengurusan WALHI Jambi 2021-2025, untuk terus diperjuangkan. Dari 16 desa dampingan WALHI Jambi yang menjadi prioritas penyelesain konflik tersebut, berada di 11 desa yang berkonflik dengan perusahaan di kawasan hutan [HTI]  dan 5 desa yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Salah satu upaya Untuk melakukan kerja-kerja mendorong penegakan hukum pada pelaku kejahatan sumber daya alam  di Provinsi Jambi, WALHI Jambi pada kepemimpinan Abdullah juga mendapatkan mandat dari kepengurusan sebelumnya untuk melanjutakan proses gugatan terhadap dua perusahaan HPH yang wilayah konsesinya terbakar pada tahun 2015 dan 2019 lalu.

Selain itu juga, WALHI Jambi pada kepemimpinan Abdullah akan terus melakukan upaya mendorong kebijakan terhadap 22 perusahaan [HTI, HPH dan perusahaan sawit], untuk serius melakukan restorasi gambut diwilayah konsesinya. 

Jika melihat persoalan pengelolaan sumber daya alam di Jambi saat ini secara utuh, tentu peristiwa-peristiwa diatas hanyalah bagian kecil yang muncul akibat  buruknya penguasaan dan tata kelola korporasi yang ada di Provinsi Jambi.

Namun pada era baru WALHI Jambi kedepannya, upaya memastikan keselamtan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup, tetap menjadi prioritas yang harus diperjuangkan bersama komponen WALHI Jambi dan rakyat Jambi itu sendiri, tutur Abdullah.

Hal tersebut selaras dengan nilai-nilai perjuangan WALHI, yang terus menyuarakan pentingnya untuk memperjuangkan keadilan antar generasi benar-benar terwujud, hingga penyelenggaran kehidupan di bumi ini berakhir pada waktu yang telah ditentukan, sambungnya.  selesai

Kontak Person :

Abdullah  Direktur Eksekutif WALHI Jambi  0811-7454-744