Jambi, 21 Februari 2025 – Aksi masyarakat dari lima desa di Kantor Wilayah ATR/BPN Jambi telah memasuki hari ketiga sejak dimulai pada 19 Februari 2025. Pada hari ini, perwakilan masyarakat melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Jambi, Humaidi, A.Ptnh., M.M. Audiensi berlangsung secara terbuka di pelataran kantor ATR/BPN Kanwil Jambi.

Dalam pertemuan ini, masyarakat menyampaikan berbagai permasalahan pertanahan yang mereka hadapi di desa masing-masing dan meminta Kepala BPN Jambi untuk segera menyelesaikannya. Adapun tuntutan masyarakat dari lima desa adalah sebagai berikut:

1. Desa Gambut Jaya
   • Meminta pembatalan 105 persil sertifikat dengan luas total 250 hektare di areal pencadangan transmigrasi untuk 200 kepala keluarga (KK) di Desa Gambut Jaya.
   • Mengusulkan agar dalam notulensi audiensi dicantumkan rekomendasi pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN RI, yang diharapkan dapat dihadiri juga oleh pimpinan Kanwil BPN Provinsi Jambi.
2. Desa Pandan Sejahtera
   • Meminta pembatalan atau pengurangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Indonusa Argomula di atas areal pencadangan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera seluas 24 hektare, yang dihuni oleh 24 KK.
3. Desa Mekar Sari dan Tebing Tinggi
   • Meminta Kanwil BPN Provinsi Jambi untuk menunjukkan koordinat sertifikat masyarakat sesuai dengan sertifikat yang telah diterbitkan.
   • Masyarakat menyerahkan dokumen salinan sertifikat sebagai bukti dan menuntut BPN bertanggung jawab untuk memastikan kejelasan lokasi sertifikat tersebut.

Namun, masyarakat menyatakan ketidakpuasan terhadap notulensi hasil audiensi karena dianggap tidak sesuai dengan isi diskusi sebelumnya. Hasil pertemuan yang dikeluarkan oleh ATR/BPN Kanwil Jambi adalah sebagai berikut :

1. Kanwil BPN Provinsi Jambi akan menindak lanjuti Surat Bupati Muaro Jambi tanggal 7 Oktober 2024 untuk kembali bersurat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertnahan Nasional RI terkait permasalahan TSM IV Desa Gambut Jaya Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.
2. Kanwil BPN Provinsi Jambi akan menangani permaslahan transmigrasi Desa Mekar Sari, Desa Rawa Mekar dan Desa Tebing Tinggi Kabupaten Batanghari dengan mengundang Kantor Pertanahan Kab. Batanghari dan Tim Terpadu Kabupaten Batanghari untuk membalas tuntutan masyarakat. Waktu akan ditentukan dengan komunikasi antara Kanwil BPN Provinsi Jambi dengan WALHI.
3. Kanwil BPN Provinsi Jambi akan menangani permasalahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengundang Kantor Pertanahan Kab. Tanjung Jabung Timur, Tim Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan PT. Indonusa untuk membahas tuntutan masyarakat. Waktu akan ditentukan dengan komunikasi antara Kanwil BPN Provinsi Jambi dengan WALHI.

Ketika masyarakat meminta agar notulensi diperbaiki sesuai dengan hasil audiensi, Kabid Sengketa BPN Provinsi Jambi, Ari Wahyudi, menolak permintaan tersebut.

Akibatnya, masyarakat melakukan protes dan menolak menyepakati notulensi tersebut. Hingga saat ini, mereka tetap bertahan di Kantor BPN Provinsi Jambi dan enggan meninggalkan lokasi. Selain itu, masyarakat juga kecewa karena notulensi tidak ditandatangani oleh pimpinan BPN Provinsi Jambi, melainkan hanya oleh Ari Wahyudi selaku Kabid Sengketa, meskipun masyarakat telah menunggu selama tiga hari dua malam di kantor BPN.

Menanggapi situasi ini, Direktur WALHI Jambi, Abdullah, menanggapi kekecewaan terhadap notulen rapat audinesia yang dikeluarkan pemerintah dalam menyikapi perjuangan masyarakat lima desa ini adalah bentuk tidak berpihaknya pemerintah.

“Masyarakat hanya menuntut hak mereka atas tanah yang memang sudah diperuntukkan bagi mereka. Namun, yang terjadi justru ketidakjelasan dalam penerbitan sertifikat dan penguasaan lahan oleh perusahaan besar. Sikap BPN yang tidak transparan dan tidak konsisten dengan hasil audiensi hanya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. WALHI Jambi mendukung perjuangan masyarakat dan mendesak pemerintah, terutama Kementerian ATR/BPN, untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini secara adil,” tegas Abdullah.

Dengan kondisi yang terus memanas, masyarakat menyatakan akan tetap bertahan hingga ada kepastian hukum dan solusi konkret dari pihak berwenang.